pelaksana undang undang ialah badan. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. pelaksana undang undang ialah badan

Badan Pimpinan Umum adalah badan hukum apabila kepadanya diserahkan tugas : a. Sejarah Kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. 9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang : a. UNDANG. Dapat dikatakan, fungsi Peraturan Pemerintah adalah sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang. BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA • PENJELASAN UU 5/1986 Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. 1. MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Pelaksana Penempatan adalah BP2MI dan P3MI. 2. s. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang ini. Tipe Dokumen. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Namun menurut penjelasan RUU tersebut, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), kedudukan Komisi Yudisial ini bersifat mandiri yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan adanya persetujuan DPR. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah. Dalam buku Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi (1999) karya Dahlan Thaib, teori kedaulatan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Silahkan simak di bawah ini : 1. Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah berkenaan dengan hak kesamarataan. PP No. Arsip. Ombudsman Republik Indonesia diserahi amanah oleh Undang-Undang No. 213, Mahkamah Rayuan di Selangor telah memutuskan bahawa undang-undang Islam ialah undang-undang Negeri dan Mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang-undang tersebut. Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006: membahas wewenang BPK. Jenis. Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan. Dampak positif penerapan Satu Standar Data Statistik adalah: 1. Ini juga satu hal yang rancu. Termasuk Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pph Dalam Pasal 4 Ayat (2) Ini Adalah Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Badan Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak. Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat : 1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK I. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang. Menurut E. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan. Eni Gustina, MPH. Mereka memiliki peran yang sangat dibutuhkan dan penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Ridwan, HR. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung. Mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Kekuasaan legislatif: Kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 untuk seluruh Indonesia dari. 13. Beranda. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. DASAR HUKUMUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung. H. Presiden adalah pelaksana undang. Jenis. 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (L embaran Negara. Pusat Analisa APBN, 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Jawaban terverifikasi ahli. 8. KETENTUAN UMUM Pasal 1. Cukup jelas. A. Mengingat : 1. Badan legislatif pada masa Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi dua majelis,. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. BPK sebagi pemegang kekuasaan eksaminatif, dan MPR serta DPR selaku pembuat undang-undang (fungsi legislatif). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan. Ayat (3) Cukup jelas. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi adalah Badan Hukum non. Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Terdapat upaya mencegah penghindaran pajak dengan diterapkannya metode yang sesuai dengan international best practice yang diatur dalam Perubahan Pasal 18 ayat (1). Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. (2) BAZNAS. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun. Cukup. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. Keawetan dan keprimaan jalan adalah hal menarik. Adapun masing-masing pusat pada Badan Keahlian DPR RI yakni: 1. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti. UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. SeputarIlmu. BUMD adalah badan. Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luar lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang. 31. Pasal 5 ayat (21 Undang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. NOMOR 33 TAHUN 2014 . Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan. Setiap anggotanya memiliki masa jabatan selama lima tahun dan harus menjadi anggota salah satu komisi. 22. KEMENTERIAN KESEHATAN. Tugas MPR diantaranya ialah : Membuat, menetapkan, dan mengubah UUD. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang,. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Wakil-wakil DPD dipilih melalui pemilihan umum dan berfungsi dalam pengajuan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberi pertimbangan yang terkait bidang legislasi tertentu, serta. M. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. (2) Daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang memuat: a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. TENTANG. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atauPERUNDANGAN Pengenalan Badan Perundangan (Legislatif) Abdul Monir Yaacob (1989) : Perundangan adalah merujuk kepada undang- undang yang digubal oleh badan khas yang. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa. UMUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. Penjelasan Umum UU Keterbukaan Informasi Publik. Oleh bitar Diposting pada 24 September 2023. 20 Undang-Undang Dasar;dana bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 6820, jdih. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukan bahwa Pemilu ialah suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 1I Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan; 1. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;. 196, TLN No. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Sementara itu, DPD adalah lembaga legislatif di sistem ketatanegaraan RI yang menjadi wakil daerah provinsi. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Undang-undang selanjutnya pihak Dewan Perwakilan Rakyat mengambil posisi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Secara umum,. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. Semua alat vital dalam produksi dan semua alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan. 8. Lembaga eksekutif meliputi. Perbkn ini juga berisi tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan mekanisme pengajuan keberatan. pelaksana sektor konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penasaran Apa Saja Perubahannya? Simak dan Baca seluruh informasi terkait hal tersebut dalam pembahasan khusus untuk para Pembaca setia Buletin Konstruksi di Edisi 2. 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor. Semuanya itu harus direorganisasikan dan ditujukan ke arah pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar dengan mempergunakan relnya Demokrasi Terpimpin. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. Lembaga Audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan. R. Penjelasan: Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, óYayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyaitentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran. Dalam hal ini sewajarnya kerja sama sudah tidak berlaku lagi berhubung kerja sama itu akan melemahkan Dewan sebagai pengawas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi. penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. 16. Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Tugas DPR, antara lain: Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional (Prolegnas). Pasal 29. Sejarah. (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak begitu pula atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pasal 32 ayat (2) dan ketentuan undang-undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng. HK. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 2. Jawaban: lembaga Eksekutif. E. Menurut UU tersebut, keuangan haji adalah "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Berdasarkan kedua pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang sebagai suatu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Berikut ini adalah alur dari pembuatan undang-undang yang ada di Indonesia. ”9Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga negara adalah badan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan. Kepala Badan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain. U. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. Yogyakarta: UII. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Berdasarkan Pasall7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang. Masing-masing pusat ini dikepalai oleh Kepala Pusat dan memiliki tenaga fungsional seperti misalnya tenaga fungsional PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Otoritas Pelabuhan,. 2022/No. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara. Tugas lembaga negara. Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya telah dibagi dalam saham, atau bisa disebut juga sebagai persekutuan modal. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. NOMOR 78 TAHUN 2020 . Lembaga yang Berwenang Melaksanakan Undang-undang. Mengingat : 1. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja BKN untuk lima tahun ke. Perbkn Nomor 6 Tahun 2022 adalah peraturan pelaksanaan PP 94/2021 tentang disiplin PNS yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangungan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih. Dalam perkembangannya, UU Yayasan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”).